umj

Sabtu, 19 Maret 2011, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI UMJ)  mengadakan acara Launching Program Studi (Prodi) Zakat dan Wakaf, di Ruang Sidang UMJ. Acara launching dikemas dalam sebuah acara Seminar Nasional dengan tema “Amandemen Undang-Undang dan Prospek Zakat di Indonesia”. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama (Kemenag RI) , Drs. H. Abdul Karim, Ketua Badan Zakat Nasional, Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, Dr. Anwar Abbas dari Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Ari Sadewo dari Dompet Dhuafa Republika. Hadir juga Rektor UMJ, Prof. Dr. Masyitoh, di samping Dekan FAI UMJ, Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag., dan undangan dari lembaga-lembaga pengelola Zakat dan Wakaf se-Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, dan Bekasi.

Drs. H. Abdul Karim, yang juga bertindak sebagai kynote speaker mengatakan bahwa Kemenag RI sangat serius dalam hal menggali potensi ekonomi umat; hal ini terlihat dari dibentuknya Direktorat Pemberdayaan Zakat secara tersendiri, disamping Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Pembentukan kedua direktorat secara terpisah ini, dilakukan dalam rangka agar pengelolaan keduanya maksimal. Potensi zakat umat, demikian dicontohkannya, sebenarnya mencapai 100 trilyun; sementara zakat yang baru dapat terambil hanya 1,5 trilyun. Karena itu, Direktorat Pemberdayaan Zakat, tegasnya, terus berupaya untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menggali dan mengelola zakat umat ini. Pemerintah, misalnya, akan membuat database individu wajib zakat (muzakkiy), selain akan membuat program pembayaran zakat secara online.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, mengatakan bahwa ada empat langkah yang harus dilakukan dalam rangka menggali potensi zakat, sekaligus membangun sistem perzakatan nasional, yaitu pertama, optimalisasi sosialisasi dan edukasi zakat; kedua, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional; ketiga, membangun sumberdaya manusia (SDM) yang siap berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia (disinilah, tegasnya, urgensinya prodi zakat); dan keempat, memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia, termasuk merevisi Undang-Undang No. 38/1999.

Prof. Dr. Masyitoh yang secara resmi melaunching prodi zakat dan wakaf tersebut, mengatakan sangat menyambut baik dibukanya prodi ini; bukan saja karena zakat dan wakaf sangat prospektif dan strategis karena kebutuhan terhadap pengelola profesional zakat dan wakaf akan sangat tinggi, mengingat potensi zakat dan wakaf yang luar biasa di Indonesia, tetapi juga karena perguruan tinggi lain, seperti  Institut Pertanian Bogor (IPB), sudah lama membuka prodi ini. Sementara itu, Prof. Dr. Armai Arief, mengatakan bahwa FAI UMJ merencanakan untuk mengadakan kegiatan seminar yang lebih besar dalam rangka diseminasi pentingnya nilai zakat dan wakaf, disamping menyosialisasi prodi baru ini ke masyarakat. Dia juga menambahkan, bahwa FAI UMJ adalah fakultas pertama pada perguruan tinggi Islam di Indonesia yang membuka prodi zakat ini.

UMJ News –  Sekitar 100 peserta menghadiri launching Program Studi Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam (FAI) UMJ di Aula Rektorat Lt.1 pada Sabtu (19/03) lalu. Acara tersebut menghadirkan beberapa narasumber pakar di bidang zakat dan wakaf salah satunya adalah ketua Baznas, Didin Hafidhuddin.

Launching program studi tersebut, menurut Rektor UMJ, Masyitoh, merupakan sebuah terobosan inovatif dari sebuah lembaga pendidikan. Menurutnya, terobosan itu hadir karena pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih menyisakan persoalan. Salah satu yang paling penting adalah minimnya sumber daya manusia yang akuntabel dan profesional di bidang zakat dan wakaf.

Padahal, dana yang diperoleh dari zakat dan wakaf adalah dana independen umat yang jika dikelola dengan benar dapat digunakan untuk kepentingan dakwah, sosial dan pendidikan umat dan tentu saja bisa meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan umat Islam sendiri. Bahkan, dari potensi zakat dan wakaf di Indonesia yang cukup besar itu, umat Islam bisa mengambil posisi sosial dan politik karena telah memiliki sumber dana sendiri. Di sinilah tampak urgensi akan kebutuhan sumber daya manusia yang bekerja untuk umat melalui zakat dan wakaf dengan mengedepankan transparansi dan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Didin menambahkan bahwa potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 100 triliun pertahun. Namun, pengelolaan zakat dan wakaf yang belum terbangun dengan baik ini menyebabkan aktualisasi zakat dan wakaf hanya berada di kisaran Rp 1,5 triliun pertahun. Ia pun menyesalkan adanya fenomena lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang tumbuh di pertengahan Ramadhan dan lenyap di awal Bulan Syawal.

Ia meyakini pentingnya sebuah lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga profesional di bidang zakat dan wakaf. Tenaga profesional itu disebutnya sebagai pejuang umat. Sebab, sebagian besar umat yang tergolong sebagai fakir miskin akan didahulukan sebagai mustahik (penerima zakat), “Dari setiap 100 mustahik yang mendapatkan dana zakat dan wakaf produktif, 17 mustahik keluar dari kemiskinan”, ungkapnya.

 

Tags: